Pangandaran, Sergap.live – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran bersama anggota Komisi III meninjau langsung proyek pembangunan muara baru oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy di kawasan Karangtirta.
Kunjungan dilakukan menyusul adanya pengaduan dari Ketua Forum Masyarakat Pesisir, Jeje Wiradinata, yang menyoroti potensi risiko lingkungan dan infrastruktur dari proyek tersebut pada Jumat 30/5/25.
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengaku terkejut setelah melihat langsung lokasi proyek dan dokumen perencanaannya. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya tidak mengetahui detail anggaran maupun konsep dari pembangunan muara baru tersebut.
“Saya baru tahu setelah Pak Jeje menyampaikan gambar rencana proyek. Awalnya saya pikir ini kegiatan pemeliharaan muara lama, tapi ternyata ini pembangunan muara baru,” ujar Asep saat kunjungan lapangan, Jumat (30/05/2025).
Menurut Asep, proyek muara baru ini berjarak sekitar 500 meter dari Jembatan Wiradinata yang saat ini menjadi akses vital masyarakat pesisir. Hal ini dinilainya dapat memicu persoalan serius, terutama jika konsep pembangunan tidak dikaji ulang secara menyeluruh.
“Walaupun tadi disampaikan bahwa muara ini direncanakan sejak 2021 artinya sebelum jembatan dibangun kita tetap harus bertemu dengan pihak BBWS untuk duduk bersama dan saling menjelaskan.
Konsep A seperti apa, konsep B seperti apa, manfaatnya bagaimana. Ini penting supaya pembangunan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Sebagai wakil masyarakat, Asep menilai bahwa warga pesisir sangat memahami kondisi geografis dan dinamika alam di wilayahnya. Ia khawatir, jika proyek dipaksakan tanpa kajian ulang, maka akan berdampak langsung pada Jembatan Wiradinata.
“Kalau terus dilanjutkan tanpa pertimbangan matang, fondasi jembatan bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Itu baru satu contoh dampak. Harusnya kita fokus dulu pada pengerukan muara,” jelasnya.
Asep juga menyampaikan bahwa tujuan awal masyarakat adalah mengatasi persoalan banjir yang sering melanda kawasan Cikalong, Cibenda, dan Sidamulih. Namun, jika yang dibangun hanya mulut muara tanpa pengerukan yang memadai, justru bisa memperparah kondisi.
“Saya khawatir akan terjadi pendangkalan. Air laut bisa masuk jauh ke daratan hingga ke wilayah Cikalong. Ini bisa menimbulkan bencana baru. Kami butuh kajian yang adil dan terbuka,” ungkapnya.
Ia pun berharap Bupati Pangandaran dapat menjalin komunikasi intensif dengan BBWS Citanduy agar proyek bisa dikaji ulang secara bersama-sama, melibatkan semua pihak termasuk masyarakat terdampak.
“Program BBWS tentu punya niat baik, tapi kita perlu duduk bersama, bermusyawarah, dan mencari solusi terbaik. Semoga proses komunikasi ini segera terlaksana dan tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkas Asep.
Pembangunan infrastruktur skala besar di kawasan pesisir dinilai perlu pendekatan partisipatif dan berbasis lingkungan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan risiko jangka panjang.
(Redaksi)
