Pangandaran, Sergap.live – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pangandaran menyoroti kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, khususnya terkait roadmap kesehatan fiskal yang dinilai belum transparan dan terkesan kabur.
PMII mempertanyakan penurunan angka utang daerah yang disebut mencapai Rp 134 miliar dalam waktu singkat. Mereka menilai langkah tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait logika fiskal yang diterapkan. “Penurunan drastis ini menimbulkan kesan adanya ‘sihir anggaran’ atau ‘akrobat keuangan’,” ujar Ridwan Fauzi, salah satu aktivis PMII, Selasa (8/7/2025).
Menurut Ridwan, tanpa adanya informasi resmi terkait pergeseran pos belanja, laporan realisasi anggaran yang terbuka, serta audit independen, publik hanya disuguhkan narasi semu tanpa substansi. “Kami ingin mengetahui detailnya. Jangan hanya bicara soal ‘penyehatan fiskal’ tanpa dasar yang bisa diverifikasi,” tegasnya.
PMII menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen penting untuk meningkatkan kepercayaan publik serta menjaga stabilitas fiskal. “Masyarakat berhak tahu ke mana anggaran dialokasikan dan apa yang menjadi prioritas pembangunan daerah,” tambah Ridwan.
Lebih lanjut, PMII Pangandaran mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan peduli terhadap isu pengelolaan anggaran daerah. Mereka juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar memiliki peta jalan fiskal yang jelas, rasional, dan akuntabel.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran agar segera mempublikasikan roadmap penyehatan fiskal serta langkah rasionalisasi anggaran yang ditempuh,” pungkasnya.
Dengan keterbukaan informasi, PMII berharap pemerintah mampu menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, serta menjaga kesinambungan fiskal daerah secara berkelanjutan.
(Red-@BD)
About the Author
