Pangandaran, Sergap.live – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan kajian teknis terhadap proyek pembangunan muara baru oleh BBWS Citanduy di Karangtirta.
Hal ini ia sampaikan saat melakukan peninjauan lapangan bersama Ketua DPRD usai menerima laporan masyarakat pesisir.
Otang Tarlian menyampaikan keprihatinannya terhadap minimnya sosialisasi dari pihak BBWS Citanduy kepada DPRD maupun masyarakat terkait proyek pembangunan muara baru yang berlokasi tak jauh dari Jembatan Wiradinata.
“Kami di Komisi III tidak pernah menerima paparan langsung mengenai anggaran, desain teknis, ataupun tujuan strategis dari proyek ini.
Kalau tidak ada laporan dari Pak Jeje Wiradinata, mungkin kami pun belum mengetahui adanya pekerjaan berskala besar di sana,” ujar Otang saat ditemui di lokasi proyek, Jumat (30/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sebesar ini seharusnya melibatkan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, proyek semacam ini tidak bisa berjalan sepihak, apalagi jika berdampak pada kawasan sensitif seperti muara dan jalur air pertanian.
“Saya lihat langsung, lokasinya memang sangat dekat dengan Jembatan Wiradinata. Kalau tidak diperhitungkan dengan matang, bisa mempengaruhi kekuatan struktur jembatan, belum lagi potensi perubahan arus air yang bisa memicu banjir,” kata Otang.
Lebih jauh, ia menilai bahwa pengerjaan proyek muara baru seharusnya tidak hanya fokus pada pembuatan mulut muara, melainkan juga pada aspek pengerukan dan pengendalian banjir.
“Kalau hanya membuat mulut muara tanpa mengeruk sedimentasi yang sudah menumpuk, itu seperti menyisakan pekerjaan rumah. Akibatnya, air hujan dari wilayah hulu akan tertahan, dan desa-desa seperti Cibenda, Cikalong, hingga Sidamulih tetap terancam banjir,” jelasnya.
Otang juga mendukung desakan agar proyek dihentikan sementara sampai ada kejelasan konsep dan kajian dari para ahli yang independen.
Ia meminta agar Pemerintah Daerah dan BBWS duduk bersama dengan masyarakat guna membahas ulang dampak lingkungan serta efektivitas proyek.
“Kami bukan menolak pembangunan, tapi kami ingin pembangunan yang terukur, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Jangan sampai setelah proyek jadi, yang muncul justru masalah baru,” tegas politisi Partai PKB tersebut.
Anggota DPRD mendorong agar pembangunan muara baru di Pangandaran tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan ekologis masyarakat pesisir yang selama ini hidup berdampingan dengan alam.
(Redaksi)
