Pangandaran, Sergap.live – Krisis keuangan yang melanda Kabupaten Pangandaran mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Koordinator Rakyat Pangandaran Menggugat, Tian Kadarisman, menilai pemerintah daerah gagal menjalankan amanat rakyat dan mendesak dilakukannya pembenahan menyeluruh.
Dalam pernyataannya, Tian menyebut situasi keuangan Pangandaran tidak bisa lagi disembunyikan. Ia menyoroti tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayar selama lima bulan, keterlambatan honor bagi tenaga honorer, serta dana desa yang belum disalurkan sesuai aturan.
“Ini bukan hanya soal uang, tetapi krisis kepercayaan. Pemerintah daerah harus jujur mengakui adanya persoalan sistemik. Jangan terus hidup dalam ilusi otonomi sementara hak-hak dasar rakyat diabaikan,” ujar Tian, Selasa (11/6/2025).
Tian mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap keuangan daerah selama lima tahun terakhir oleh BPK dan KPK. Ia juga menekankan pentingnya membuka hasil audit tersebut kepada publik.
“Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, laporan audit adalah dokumen publik. Jika ditutup, berarti kita sedang menutup jalan perbaikan,” tegasnya.
Menanggapi wacana pengajuan pinjaman baru ke Bank BJB, Tian menilai langkah tersebut justru berisiko memperparah defisit. Ia mendesak adanya moratorium pinjaman daerah, dan meminta pemerintah fokus memenuhi kewajiban dasar.
“Bayar dulu TPP ASN, honor tenaga honorer, dan salurkan DBH serta siltap desa. Jangan bicara pembangunan simbolik jika kewajiban dasar belum terpenuhi,” ujarnya.
Tian juga mengusulkan pembentukan Tim Investigasi Independen yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan ASN, desa, dan auditor independen. Tim ini dinilai penting untuk menelusuri aliran dana daerah.
Ia mendesak pemerintah untuk mereformasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memangkas belanja yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Anggaran bukan untuk bangunan megah yang minim manfaat. Fokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Dan yang lebih penting: buka akses publik melalui platform digital transparansi APBD,” ucapnya.
Menurut Tian, Pangandaran memiliki sumber daya yang memadai jika dikelola dengan baik, mulai dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, hingga kolaborasi sosial dengan sektor swasta melalui CSR. Ia menyayangkan jika potensi tersebut diabaikan demi solusi instan berupa utang.
Menanggapi wacana penggabungan kembali Pangandaran ke Kabupaten Ciamis, Tian menyebut hal itu bukan solusi utama, melainkan cermin atas kegagalan otonomi yang belum dijalankan secara bertanggung jawab.
“Pangandaran masih bisa bangkit, asalkan ada keberanian untuk berubah. Jangan jadikan otonomi sebagai mitos yang membusuk,” tandasnya.
Tian menutup pernyataannya dengan ajakan kepada masyarakat untuk tidak diam menghadapi krisis ini.
“Sejarah tidak berpihak pada yang lambat. Jika kita diam, Pangandaran akan runtuh bersama mitos otonominya. Tapi jika kita bergerak, masih ada harapan—bukan dengan uang, tapi dengan kejujuran dan keberanian,” pungkasnya.
(Yayat ZR)
About the Author
